Anggaran Pendidikan Baru Terserap 16%, DPR Beri Kritik Pedas
Berita Pendidikan Berita PendidikanAnggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie OFP mengkritisi realisasi anggaran pendidikan yang hanya terserap 16 % dari pagu Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023. Dia menjelaskan konstitusi udah mengamanatkan bahwa alokasi anggaran untuk sektor pendidikan yaitu sebesar 20 persen. Dia pun mempertanyakan perihal tersebut dikarenakan nilai yang tak terealisasi yaitu sebesar Rp111 triliun.
“Nilai 4 % yang tidak terealisasi capai Rp111 triliun, yang mestinya dapat digunakan untuk meringankan rakyat mendapatkan fasilitas pendidikan di seluruh tingkatan, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi,” kata Dolfie dikutip dari Antara, Selasa (27/8/2024). Selain itu, dia menilai bahwa anggaran 4 % yang tidak terserap terhitung dapat dimanfaatkan untuk selesaikan persoalan duwit kuliah bagi lebih jepang slot dari satu mahasiswa kurang untungkan di sejumlah perguruan tinggi.
“Capaian realisasi pelaksanaan anggaran pendidikan yang hanya 16 % udah menyingkirkan hak konstitusional rakyat mendapatkan pendidikan yang baik,” katanya. Sementara itu, Anggota Banggar DPR RI Ecky Awal Mucharam menjelaskan serapan anggaran yang kurang maksimal dapat dimaknai sebagai pelanggaran konstitusi, sehingga dia pun menghendaki sehingga ke depannya serapan anggaran sektor pendidikan diperbaiki.
“Komitmen pemerintah hanya sebatas penganggaran sehingga capai 20 persen, namun prinsip realisasinya tetap belum. Hal ini dapat diakui tidak sesuai konstitusi,” kata Ecky. Sri Mulyani Targetkan Angka Pengangguran Turun di 2025 Sebelumnya, Pemerintah memperkirakan perekonomian Indonesia dapat tumbuh di angka 5,2% pada th. 2025 mendatang.
Target Angka Pengangguran
“Asumsi dasar ekonomi makro di 5,2% (untuk 2025),” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani didalam konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024). “Memang bersama suasana (gejolak ekonomi global), kita berharap bersama interest rate mengalami penurunan dapat ada momentum pertumbuhan, tapi yang tidak tentu adalah fragmentasi dan geopolitik yang tetap dapat mengundang disruption (gangguan),” ujarnya.
Untuk inflasi, Sri Mulyani menyebut harga pembeli dapat berada di kisaran 2,5% pada 2025, Suku Bunga SBN 10 Tahun 7,1%, dan Nilai Tukar Rupiah Rp16.100. “Ini meskipun sekarang (Rupiah) udah capai di bawah Rp16.000,” kata Menkeu. Adapun Harga Minyak Mentah Indonesia (CPI) diperkirakan capai USD 82, lifting minyak 600 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.005 ribu barel per hari.
Selanjutnya, tingkat kemiskinan ditargetkan untuk turun di 7,0-8%, menyingkirkan kemiskinan ekstrem, dan tingkat pengangguran terbuka 4,5-5,0%. Kemudian indeks modal manusia 0,56%, dan nilai pindah petani 115-120. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji capaian kinerja ekonomi Indonesia sepanjang th. 2024, didalam Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR-DPD RI pada Jumat (16/8). Jokowi melihat, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang dapat pulih lebih cepat, lebih-lebih konsisten bertumbuh.
“Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di atas 5%, meskipun banyak negara tidak tumbuh, lebih-lebih melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru dapat tumbuh di atas 6% dan Maluku Utara dapat tumbuh di atas 20%,” ujar Jokowi, didalam Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR-DPD RI yang disiarkan pada Jumat (16/8/2024).
Inflasi terhitung teratasi di kisaran 2-3% sementara banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, lebih-lebih ada yang capai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrem dapat kita menurunkan dari di awalnya 6,1% jadi 0,8% di th. 2024, lanjut Jokowi. Pelajari Lebih Selain itu, Indonesia terhitung berhasil menghimpit angka stunting dari di awalnya 37,2% jadi 21,5% di th. 2023, dan tingkat pengangguran berkurang dari di awalnya 5,7% jadi 4,8% di th. 2024.
“Upaya pertolongan bagi masyarakat ekonomi bawah terhitung udah memberi manfaat luas bagi masyarakat. Rp. 361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat sepanjang 10 th. ini udah digunakan untuk membiayai fasilitas kebugaran lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya, jadi dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia,” beber Jokowi.